RUU Perlindungan Konsumen

SinPo.tv -  Komisi VI DPR tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu muatannya adalah memperkuat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi setingkat kementerian. Anggota Komisi VI DPR, Asep Wahyuwijaya, mengatakan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memiliki empat tujuan: pertama, mengangkat harkat martabat konsumen; kedua, memastikan sikap jujur dan bertanggung jawab dari pelaku usaha; ketiga, meningkatkan kualitas barang dan jasa; terakhir, penguatan lembaga peradilannya.