PKB Sayangkan Penghapusan Minimal Mandatory spending Dalam RUU Omnibus Law Kesehatan
Laporan: Tim Redaksi
Kamis, 08 Juni 2023 | 20:15 WIB
SinPo.tv - Ketua DPP PKB Bidang Kesehatan Nihayatul Wafiroh menyayangkan penghapusan Mandatory Spending atau pengeluaran wajib APBN minimal 5% dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan. PKB mengaku telah berjuang secara maksimal, namun pihaknya tetap kalah pada saat pemungutan suara atau voting dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan.
VIDEOTERKAIT
POLITIK
Prabowo Ajak Jerman Masuk Rantai Pasok Mineral Kritis RI
Senin, 15 Juni 2026
POLITIK
Presiden Prabowo Ajak Jerman Investasi di Energi Terbarukan Dan EV
Senin, 15 Juni 2026
POLITIK
Pimpinan DPR Prediksi Rupiah Akan Menguat Pekan Depan
Jumat, 12 Juni 2026
POLITIK
Mentan Pasang Badan Untuk Peternak, Jaga Harga Telur
Rabu, 10 Juni 2026
POLITIK
RUU Polri Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang, Maling Motor Diamuk Massa | Menyapa Indonesia Malam
Selasa, 09 Juni 2026
POLITIK
Pemerintah Tegaskan Gross Split Hanya Berlaku Untuk Migas
Selasa, 09 Juni 2026
VIDEOTERPOPULER
#1
Dramatis! Residivis Curanmor Ditembak Polisi Saat Kabur
PERISTIWA | 3 hari yang lalu
#2
Tali Tak Terpasang, Perempuan Tewas Saat Bungee Jumping
INTERNASIONAL | 4 hari yang lalu
#3
2 Pabrik 1 Gudang Di Kawasan Industri Cikupa Mas, Terbakar
SINPO SEPEKAN | 4 hari yang lalu
#4
Wapres Terima Audiensi Asosiasi Promotor Musik Indonesia
NASIONAL | 5 hari yang lalu
#5
Kecelakaan Beruntun! Dua Sopir Tewas di Jalinsum Lampung Selatan
PERISTIWA | 2 hari yang lalu




