Illicit Enrichment Tak Diatur Dalam UU Perampasan Aset
Laporan: Tim Redaksi
Kamis, 19 November 2026 | 18:20 WIB
SinPo.tv - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan belum dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dalam Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya, ketentuan tersebut menuai perbedaan pendapat di kalangan masyarakat maupun para ahli karena dinilai berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia.
VIDEOTERKAIT
POLITIK
Pembentukan 2 Badan Baru Dalam UU Perampasan Aset
Kamis, 19 November 2026
POLITIK
PKB Nilai Dasco Tepat Menjadi Wapres
Senin, 16 November 2026
POLITIK
NasDem Dukung Nama Dasco Jadi Wapres
Senin, 16 November 2026
POLITIK
Komisi II DPR RI Bahas RUU Administrasi Kependudukan
Senin, 16 November 2026
POLITIK
PDIP Sebut Dasco Layak Jadi Wakil Presiden RI
Senin, 16 November 2026
POLITIK
Komisi III Bersama Kabaintelkam Bahas RUU Penyadapan
Senin, 16 November 2026
SINPO SEPEKAN
Lahan Club Padel Longsor, Industri Rumahan Ganja Sintetis | Kilas Sepekan
15 November 2026 | 07:00 WIB
VIDEOTERPOPULER
#1
Indonesia Berhasil Capai Swasembada Beras Lebih Cepat
NASIONAL | 6 hari yang lalu
#2
Lahan Club Padel Longsor, Industri Rumahan Ganja Sintetis | Kilas Sepekan
KILAS SEPEKAN | 4 hari yang lalu
#3
8 Santri Ponpes Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual
HUKUM | 3 hari yang lalu
#4
Angin Puting Beliung Terpa Kawasan Ciwidey
PERISTIWA | 4 hari yang lalu
#5
MPR RI Terima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran | Ruang Redaksi
RUANG REDAKSI | 6 hari yang lalu




