SinPo.tv

Illicit Enrichment Tak Diatur Dalam UU Perampasan Aset

Laporan: Tim Redaksi
Kamis, 19 November 2026 | 18:20 WIB

SinPo.tv -  Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan belum dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dalam Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya, ketentuan tersebut menuai perbedaan pendapat di kalangan masyarakat maupun para ahli karena dinilai berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia.

VIDEOTERKAIT