DPR Minta Kejelasan Kebijakan BPS dan Satu Data di RUU Statistik

SinPo.tv -  Komisi X DPR RI meminta pemerintah memperjelas arah kebijakan serta pembagian kewenangan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan kebijakan Satu Data Indonesia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan tata kelola data nasional berjalan secara terintegrasi tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga.